TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PROGRAM NAWACITA DALAM PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JAKARTA (28/11/2014) www.pusluh.kkp.go.id

Tepat sebulan (27/10/2014) Presiden Joko Widodo telah melantik anggota kabinet yang akan membantu Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa periode 2014-2019.  Seperti yang disampaikan sebagai janji kampanye Presiden-Jusuf Kalla telah menetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Nawa Cita terdiri atas:

1.   Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis , dan terpecaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran  dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpecaya

5.   Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6.   Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7.   Mewujudkan  kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8.   Melakukan revolusi karakter bangsa

9.   Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Terkait dengan program Nawa Cita, kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dan peran penyuluh perikanan di lapangan tetap dipentingkan terlebih penyuluh perikanan sebagai wakil Negara di tengah masyarakat.  Mencermati program Nawa Cita, terdapat dua program yang terkait dengan penyuluhan KP yaitu No. 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan 7 Mewujudkan  kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan uraian:

 

 

NAWA CITA

PERAN PENYULUHAN PERIKANAN

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

  1. Melakukan penumbuhan  kelompok pelaku utama dan usaha KP
  2. Melakukan pendampingan program prioritas KKP (minapolitan, industrialisasi KP, blue economy) di daerah

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik

  1. Melakukan penumbuhkan pelaku usaha baru di bidang KP
  2. Melakukan pengembangan kelompok pelaku utama dan usaha KP menjadi kelompok mandiri (kelas madya dan utama) sehingga dapat mengembangkan usahanya

Ayo kerja, kerja dan kerja… lanjutkan karya di masing-masing daerah.