TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PROFIL PUSAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pusluhdaya KP) merupakan salah satu unit kerja pada Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/Permen-KP/Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 
Tugas dan Fungsi
Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pengembangan, dan pembinaan penyuluhan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, pembiayaan dan permodlan, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusluhdaya KP menyelenggarakan fungsi:
  • Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
  • Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan penyuluhan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, pembiayaan dan permodalan, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
  • Pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan kelautan dan perikanan;
  • Pelaksanaan akses ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi di bidang kelautan dan perikanan;
  • Pelaksanaan dan pembinaan akses pembiayaan dan permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
  • Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
  • Pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.