TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PEMBERLAKUAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK PERIKANAN

JAKARTA (27/4/2014) www.pusluh.kkp.go.id

 

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, KKP perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan.   Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, KKP telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/Kepmen -Kp/2014 Tentang Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan.

 

Pada konsideran Kepmen KP tersebut juga disampaikan informasi 1) memberlakukan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, 2) Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan bertujuan untuk keperluan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang perikanan, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri dan 3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia dan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang perikanan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/Kepmen-Kp/2014 Tentang Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan selengkapnya dapat diunduh untuk dipelajari oleh penyuluh perikanan.

 

Sumber : www.kkp.go.id

Produk Hukum

 

8-kepmen-kp…ttg-sni.pdf