TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PERTEMUAN BAKORNAS PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

JAKARTA (17/12/2014) www.pusluh.kkp.go.id

Pertemuan Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kembali digelar hari ini Rabu (17/12/2014) di Jakarta.  Sekretariat Bakornas yang saat ini dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang perlu segera mendiskusikan berbagai perkembangan yang ada saat ini.

Menindaklanjuti hasil audiensi dan Rapat Kerja Bakornas Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada tanggal 27 November 2014 di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian RI, serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren terkait penyelenggaraan penyuluhan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinergi untuk menyamakan persepsi terhadap implementasi kebijakan tersebut.  

Pertemuan Bakornas dilaksanakan di  GMB III Jakarta dengan agenda utama: 1). Tindak lanjut audiensi dengan Menko Bidang  Perekonomian RI2). Tindak lanjut UU Nomor 23/2014 tentang    Pemerintahan Daerah.  Guna mendiskusikan agenda penting tersebut, Sekretariat Bakornas telah mengundang:

1.    Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kemenko Perekonomian RI;

2.    Direktur UPD II, Ditjen Otda Kemendagri RI;

3.    Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJPB Kementerian Keuangan RI;

4.    Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK, Kemenkeu RI;

5.    Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI;

6.    Sekretaris Badan Pengembangan SDM KP;

7.    Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kementan RI;

8.    Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Kemenhut RI;

9.    Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, KKP RI;

10.           Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementan RI;

11.           Kepala Biro Hukum dan Organisasi, KKP RI;

12.           Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenhut RI;

13.           Kasubdit Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/5 Kemendagri RI;

14.           Kasubdit Kelembagaan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI;

15.           Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Deputi Urusan Pangan dan SDH;

16.           Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusluh Pertanian Kementan RI;

17.           Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusluh Kehutanan, Kemenhut RI;

18.           Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusluh KKP RI;

19.           Kepala Subbid Kelembagaan Pusluh KKP RI.

Semoga pertemuan berjalan lancar dan mencapai tujuan sesuai agenda yang telah ditetapkan.