TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

KABAR GEMBIRA, SURAT EDARAN TENTANG PELAKSANAAN PERPRES NO. 169 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN TELAH DITERBITKAN KEMENKEU

JAKARTA (23/2/2015) www.pusluh.kkp.go.id

Sebagai tindaklanjut dari telah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 169 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan tentan Tunjan Fungsional Penyuluh Perikanan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan SE No. 05/PB/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 169 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Penerbitan SE ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.  Secara umum pembayaran tunjangan fungsional penyuluh perikanan dibayarkan sejak tanggal 1 Desember 2014 yang lalu dan pembayaran tunjangan jabatan fungsional penyuluh pusat dibebankan kepada APBN dan penyuluh perikanan daerah dibebankan kepada APBD.

SE No. 05/PB/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 169 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan selengkapnya dapat diunduh digunakan sebagaimana mestinya.  Guna kelancaran pembayaran tunjangan penyuluh perikanan agar proaktif menyampaikan informasi SE No. 05/PB/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 169 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan kepada instansi yang terkait di daerah masing-masing (IH).

 

 

se-05-tahun…ressed1.rar