TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

KKP TETAPKAN KEPMEN KP NO, 62 TAHUN 2015 TENTANG TIM PERCEPATAN PENGALIHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERIKANAN NASIONAL DARI PEMDA KE PEMERINTAH PUSAT

JAKARTA (6/4/2015) www.pusluh.kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI NO. 62/KEPMEN-KP/SJ/2015 Tentang Tim Percepatan Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana, dan Dokumen Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional Dari Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tim Percepatan Pengalihan P3D Penyuluhan Perikanan.

Legislasi ini ditetapkan guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim percepatan pengalihan perseonel, pendanaan, sarana dan prasarana, dan dokumen penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Pada SK tersebut, Ketua Tim dijabat oleh Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua I Kepala BPSDMKP, Wakil Ketua II Inspektur Jenderal.  Sekretaris BPSDMKP dan Kepala Pusat Penyuluhan KP menjabat selaku Sekretaris dan Wakil Sekretaris.  Selanjutnya, Tim Percepatan Pengalihan Personel dijabat Kepala Biro Kepegawaian.  Ketua Tim Percepatan Pengalihan Pendanaan dijabat Kepala Biro Perencanaan dan Ketua Tim Percepatan Pengalihan Sarana, Prasarana dan Dokumen dijabat oleh Kepala Biro Umum Setjen KKP. Masa kerja Tim Percepatan Pengalihan P3D Penyuluhan Perikanan sejak 25 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 (IH).

percepatan001.pdf