TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

TUGAS MULIA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MENJAGA KEUTUHAN NKRI

Kebanggaan kita kepada Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) yang sudah dikenal sebagai Negara Archipelagic State, karena merupakan wilayah kepulauan yang berada di sepanjang garis khatulistiwa, memiliki kurang lebih 17.480 pulau dan bentangan garis pantai sepanjang kurang lebih 95.181 km, dengan 2/3 wilayahnya lautan yaitu kurang lebih 5,8 juta km, serta terkandung potensi sumber daya hayati dan non hayati yang sangat besar dan beraneka ragam yang dapat dipergunakan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Namun sayang beribu sayang saya selaku insan kelautan merasa sedih karena walaupun kita memiliki kekayaan yang luar biasa rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan.

saya melihat permasalahannya adalah bahwa terdapat 3 isu utama di bidang kelautan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah antara lain: Kebijakan di Bidang Kelautan yang ada cenderung tumpang tindih, bidang kelautan belum menjadipengarusutamaan (mainstream) pembangunan nasional, dan pradigma berpikir masih berorientasi  kedaratan atau jauh tertinggal dengan kemajuan zaman dimana sampai saat ini bangsa ini terjebak pada land based oriented nya, padahal Alfred Thayer Mahan (1660-1783) mengatakan "Barang siapa yang menguasai laut akan menguasai dunia".

Selain itu juga menurut saya, pengelolaan sumber kekayaan kelautan selama ini dilaksanakan oleh berbagai otoritas secara sektoral dan tidak ada sinergi antara satu instans dengan instansi lain. Hal ini disebabkan karena landasan kebijkan yang dipergunakan tidk jelas dan cenderung "ego sektor", bahkan sampai sat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang kelautan dan Kebijakan Kelautan "ocean policy". Padahal Undang-Undang tenang Kelautan nantinya adalah sebagai payung hukum dalam penataan hukum/peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan yang sinergis dan terpadu. Sedangkan Kebijakan  Kelautan Indonesia "Indonesian Ocean Policy" tersebut dapat dijadikan "frame work" atau rujukan bagi semua "stake holders" yang sangat peduli terhadap pembangunan kelautan di Indonesia.

Bidang kelautan selama ini belum dijadikan pengarusutamaan (mainstream) dalam pembangunan nasionl sehingga sumber kekayaan kelautan dan potensi sumber daya alam belum menjadi pilar utama penyangga ekonomi negara sebagai wujud pembangunan nasional. Sudah saatnya para pengambil kebijkan mengubah pola pikir bahwa bidang kelautn dijadikan pengarusutamaan (mainstream) pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pelaksanaan pembangunan di indonesia cenderung berorientai ke daratan. Dimana paradigma yang terus berlangsung sampai saat ini para pengambil kebijakan di pusat dan daerah lebih berorientasi ke darat daripada dilaut. Sudah saatnya bangsa kita merubah cara pandang pembangunan dari pembangunan yang semata berbasis daratn (Land Based Development) menjadi lebih berorientasi kepada pembangunan berbasis kelautan (Ocean Based Development) mengingat negara kita adalah negara kepulauan yang sudah diakui dunia dan terakomodasi kedalam UUD 1945 pasal 25A.

Menurut pendapat saya, yang perlu diperhatikan dan diinginkan utamanya bagi pemutus kebijakan baik yudikatif dan legislatif maupun executif adalah sebuah perhatian serius dan kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan untuk berjuang bersama-sama dalam mempertahankan NKRI dengan cara menjadikan pembangunan kelautan/maririm Indonesa adalah bagian integral dari tujuan pembangunan nasional dengan lebih memanfaatkan unsur kelautan/maritim. Selain itu juga pemikiran pembangunan kelautan/maritim Indonesia harus dilandasi oleh kenyataan bahwa:

 

1. lautan merupakan bagian terbesar wilayah NKRI dan merupakan faktor utama yang harus dikelola dengan baik guna mewujudkan cita-cita nasional.

2. pengelolaan aktivitas pembangunan laut harus bersifat integral.

 

Sedangkan menurut saya, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan maritim kita menghadapi empat kendala utama seperti:

 

1. mental attitude dan semangat cinta bahari masih lemah.

2. techno structure dan struktur ekonomi maritim belum siap.

3. peraturan dan perundangan belum mendukung, dan

4. kelembagaan yang juga belum mendukung.

 

Saya berpendapat bahwa untuk dapat menjamin efektifitas pembangunan kelautan/maritim berbagai masalah tersebut arus dapat diatasi secara tuntas oleh para pemangku kepentingan, paling tidak yang terkait dengan:

 

1. Penataan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pembangunan maritim yang bersifat lintas sektoral.

2. Pembentukan wadah untuk penyusunan dan penerapan mekanisme perencanaan dan pengawasan terpadu, pengelolaan yang di koordinasikan serta pengendalian yang sinkron.
3. Penciptaan dan peningkatan sumberdaya maritim yang handal dan profesional.

4. Penataan peraturan perundang-undangan disertai upaya penegakan peraturan hukum yang konsisten.

5. Penetapan tata ruang laut/maritim disertai pola pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaanya.

6. Sistem pengumpulan dan pengolahan informasi kelautan/maritim yang dapat diakses secara luas.

7. Memperbesar kemampuan pengadaan sumber dana yang dapat diserap dalam upaya pembangunan kelautan/maritim dengan kemudahannya.

8. Pembentukan wadah untuk menyuburkan upaya penlitian dan pengembangan kelautan/maritim untuk dapat mempermudah penerapan ilmu dan teknologi kelautan, utamanya bagi nelayan tradisional.

 

Dewan Maritim Indonesia yang menjadi wadah bersama antara pemerintah dan masyarakat maritim yang sekarang sejak terbitnya Keppres No. 21 Tahun 2007 Dewan Maritim  Indonesia berubah Menjadi Dewan kelautan Indonesia yang ketuanya tetap Presiden RI dan Ketua harian adalah Menteri Kelautan dan Perikanan,sedangkan anggotanya adalah Menteri Dalam Negeri,Menteri Luar Negeri,Menteri Pertahanan,Menteri Perhubungan ,Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral,Menteri Keuangan,Menteri Pendidikan Naional,Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS,Menteri Negara Lingkungan Hidup,Menteri Negara Riset dan Teknologi,Kepala Kepolisian Negara RI,Kepala Staf TNI Angkatan Laut,Tim Pakar,Wakil Perguruan Tinggi,Wakil Asosiasi Dunia Usaha,dan Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat. Dewasa ini kesadaran pemerintah dan masyarakat harus segera dibangkitkan dan tumbuh menjadi kebulatan tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara maritim.

Terlihat pada niat dari para insan kelautan yang duduk dalam birokrat pemerintah melakukan seminar-seminar terkait dengan pembangunan kelautan guna mendapatkan solusi-solusi yang jitu dalam menyiapkan kebijakan-kebijakan guna mendukung program-program pemerintah. Namun sayang beribu sayang, hasil dari seminar terkadang panggan dari api kita hanya mendapatkan setumpuk paper yang dapat dijadikan tangga kebulan kita mendapatkan seconggok rumusan yang dapat dijadikan gincu bibir kita buat prosiding yang dapat dijadikan angka kredit terkadang dipakai penghias rak buku memenui tumpukan gudang.  Semua harus dihentikan, seminar harus kembali kekhittah sebagai wahana saling asah dan saling asuh modelling, perumusan, pemecahan dan pecahkanlah persoalan itu dan implementasikan rumusan itu.

  Hakekat dari pelaksanaan pembangunan kelautan/meritim Indonesia yang terpadu/terintegrasi adalah sebagai salah satu wujud aktualisasi Wawasan Nusantara yang telah lahir dan berkembang di masyarakat sebagai cara pandang bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Ini juga merupakan reaksi positif dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS '82).

Dewan Kelautan Indonesia  adalah suatu wujud kelambagaan yang diharapkan menciptakan pembangunan kelautan/maritim yang terpadu/terintegrasi yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan hal tersebut yang merupakan cita-cita mulia akan terealisasi demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini.