TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

KKP TERBITKAN SURAT EDARAN NOMOR 581 TAHUN 2015 TENTANG TINDAK LANJUT TERHADAP KAPAL PERIKANAN INDONESIA

JAKARTA (29/7/2015) www.pusluh.kkp.go.id

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Surat Edaran sebagai bentuk tindak lanjut dari banyaknya surat permohonan dari perusahaan perikanan dalam kurun waktu bulan Februari hingga Maret 2015 yang ditujukan kepada KKP untuk mengeluarkan kapal perikanan eks asing dari Indonesia serta untuk menjual ikan hasil tangkapan yang ditangkap sebelum kebijakan moratorium yang tertuang dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 diberlakukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tanggal 10 Juli 2015 KKP melalui Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Edaran Nomor: 581/SJ/PS.210/VII/2015 tentang Tindak Lanjut Terhadap Kapal Perikanan Indonesia Yang Pembangunannya Dilakukan Di Luar Negeri dan Ikan Hasil Tangkapan Yang Tersimpan Dalam Cold Storage Atau Palkah Kapal.

Sebelum Surat Edaran dimaksud diterbitkan, KKP telah menerbitkan dua Surat Edaran sebagai tindak lanjut Permen KP Nomor 56 Tahun 2014, yaitu:

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP Nomor 241/SJ/TU.210/III/2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Kapal Perikanan dan Pengangkutan Hasil Perikanan tanggal 20 Maret 2015; dan

2.   Surat Edaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 3751/DJPSDKP/III/2015 tentang Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Ke luar Dari Unit Pengolahan Ikan Selama Proses Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan Yang Pembangunannya Dilakukan Di Luar Negeri Dalam Rangka Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2015.

Selengkapnya Surat Edaran Nomor 581 Tahun 2015 tentang tentang Tindak Lanjut Terhadap Kapal Perikanan Indonesia Yang Pembangunannya Dilakukan Di Luar Negeri dan Ikan Hasil Tangkapan Yang Tersimpan Dalam Cold Storage Atau Palkah Kapal dapat diunduh. (BB)

surat-edara…i_2015-.pdf