TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

KAPUSLUHDAYA KP HADIRI RAKOR BAKORNAS PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

JAKARTA (02/10/2015) www.pusluh.kkp.go.id

Bertempat di Ruang Rapat Deputi II Lt.6 Gedung A.A. Maramis Kemenko Perekonomian pagi tadi (02/10/2015), digelar rapat koordinasi Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian Ir. Musdhalifah Machmud, MT. Rapat membahas tentang persiapan langkah-langkah implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kegiatan penyuluhan kedepan dan tindaklanjut pemenuhan kebutuhan tenaga Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan.

 

Dalam rapat ini hadir juga 3 (tiga) Kepala Pusat Penyuluhan dari masing-masing Kementerian anggota Bakornas yaitu Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP-KKP, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kementan, dan Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, KemenLHK, serta hadir pula Asisten Deputi Bidang Agribisnis-Kemenko Perekonomian. Hasil dari rapat tersebut adalah terkait dengan penyiapan bahan Rakortas Bakornas PPPK yaitu : 1) mempersiapkan langkah solutif dari Bakornas Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam rangka implementasi UU No. 23 tahun 2014 pada penyelenggaraan penyuluhan pertanian, penyuluhan perikanan, dan penyuluhan kehutanan, serta 2) strategi akselerasi yang massif dalam pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan. Salah satunya adalah dengan menyelesaikan payung hukum tentang pengangkatan tenaga Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan.

 

Harapannya, semoga apa yang telah dirumuskan dapat segera terealisasi dan berdampak positif untuk pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Indonesia.