TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

ORIENTASI KONTEMPORER ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE BERBASIS EKONOMI KEMARITIMAN

JAKARTA (12/2/2016) www.pusluh.kkp.go.id

 

Kabupaten Simeulue terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Aceh. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 49 Tahun 1999, dengan luas wilayah daratan Kabupaten Simeulue beserta pulau-pulau kecil disekitarnya adalah 183.809 Ha. Secara administratif, kabupaten ini terdiri dari 10 kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Alafan, (2) Kecamatan Salang, (3) Kecamatan Simeulue Barat, (4) Kecamatan Simeulue Tengah, (5) Kecamatan Simeulue Cut, (6) Kecamatan Simeulue Timur, (7) Kecamatan Teupah Barat, (8) Kecamatan Teupah Tengah, (9) Kecamatan Teupah Selatan, dan (10) Kecamatan Teluk Dalam. Pusat pemerintahan atau Ibukota Kabupaten Simeulue adalah di Kota Sinabang yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.

Kabupaten Simeulue memiliki sumber daya alam yang sangat beragam dan masih cukup berlimpah. Potensi sumberdaya alam hayati di Kabupaten Simeulue meliputi sumberdaya alam daratan dan laut. Sumberdaya alam laut meliputi ekosistem terumbu karang, mangrove, pulau kecil, pantai, dan sumberdaya perikanan (budidaya dan tangkap).

Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumberdaya laut yang sedemikian besar ini sudah sepatutnya memberikan kontribusi yang besar pula bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang bermukim di kepulauan Simeulue ini, bahkan sudah sepatutnya pula menjadi sektor penggerak ekonomi dan pembangunan yang dominan. Namun pada kenyataannya sektor perikanan dan kelautan di Daerah ini belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini diperlihatkan dari data secara kasat mata bahwa masyarakat pesisir yang merupakan masyarakat yang paling dekat dengan sumberdaya pesisir dan laut umumnya masih tergolong pada masyarakat miskin atau dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Pembangunan ekonomi kemaritiman di Kabupaten Simeulue dari selama ini masih diposisikan sebagai sektor pinggiran (peripheral sector) serta tidak menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan Daerah. Paradigma pembangunan umumnya masih memusatkan perhatiannya untuk mengalokasikan sumberdaya pembangunan yang ada pada sektor-sektor atau wilayah-wilayah yang berpotensi besar dalam menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, yang pada umumnya berlokasi di kawasan darat. Dimana paradigma yang terus berlangsung selama ini oleh para pengambil kebijakan di Daerah penghasil Lobster ini lebih berorientasi ke darat dari pada sektor laut. Sudah saatnya semua pihak dalam hal ini Pemerintah Daerah, Legislatif, masyarakat maritim dan seluruh pemangku kepentingan (staekholder) merubah cara pandang (mindset) pembangunan dari pembangunan yang berbasis daratan (Land based development) menjadi lebih berorientasi kepada pembangunan berbasis kelautan (Ocean based development), mengingat hampir 80 % masyarakat Kabaupaten Simeulue berada di daerah pesisir pantai. Oleh sebab itu orientasi pembangunan yang lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan sumber penghidupan dimasa depan. Paradigma pembangunan disektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Simeulue sebagai daerah yang mandiri dan sumber ekonomi masyarakatnya berasal dari laut (Maritim Economi).

Kekayaan Laut Simeulue Yang Terlupakan

Sebagai daerah yang merupakan wilayah kepulauan, Kabupaten Simeulue menyimpan berbagai potensi sumber daya alam laut yang cukup besar yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Potensi sumber daya alam laut yang cukup berlimpah tersebut dari selama ini belum dapat dikelola dengan baik, Adapun potensi tersebut antara lain:

Pertama adalah sumber daya alam terbarukan (renewable resourses) antara lain adalah perikanan, hutan bakau (mangrove), rumput laut (seaweed) dan terumbu karang (coral reefs). Kedua adalah sumber daya alam tak terbarukan (non renewable resourses) yaitu minyak, gas bumi, pasir kwarsa, bahan tambang dan mineral lainnya. Ketiga adalah energi kelautan berupa energi gelombang, OTEC (Ocean Thermal Energy Convertion) pasang surut dan arus laut. Keempat  berupa laut sebagai environmental service dimana laut merupakan media transportasi, komunikasi, rekreasi, pariwisata, pendidikan, penelitian, pertahanan dan keamanan, pengatur iklim (climate regulator) dan system penunjang kehidupan lainya (life-supporting system). Kekayaan alam laut yang melimpah tersebut dapat dijadikan sebagai sentra pembangunan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang berkelanjutan.

Faktor Penghambat

Selain kurangnya perhatian pemerintah dari selama ini terhadap pembangunan ekonomi yang berasal dari pemanfaatan sumber daya laut, permasalahan lain yang juga sebagai faktor penghambat dalam hal pembangunan ekonomi kemaritiman adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat pesisir sehingga keterampilan yang dimiliki masyarakat pesisir terbatas pada masalah penangkapan ikan disamping kurangnya pengetahuan tentang pengolahan lingkungan laut dan kehidupan ikan, pola hidup masyarakat pesisir yang masih cenderung konsuntif. Dampak lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir yaitu tidak dapat menjadikan sumberdaya perikanan yang terkadang melimpah menjadi bahan olahan yang lebih bernilai ekonomis.

Geliat Pembangunan

Ditengah nostalgia masa kelam kemaritiman Simeulue, sebuah harapan baru muncul dengan dijadikannya Kabupaten Simeulue sebagai salah satu dari Lima daerah Program Percepatan Pengembangan Kawasan Kelautan Perikanan Terintegrasi. Dengan adanya Bahtera yang disebut dengan P2K2PT dibawah kendali Nahkoda Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia saat ini Susi Pudji Astuti Laksamana Keumalahayati Kontemporer, pembangunan perekonomian yang berbasis kemaritiman mulai direncanakan. Rencana pembangunan (Grand Planing) perekonomian yang berorientasi dari laut saat ini sebagian sedang dilaksanakan, diantaranya adalah pembangunan kembali PPI di Desa Lugu beserta seluruh fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang diharapkan dapat dijadikan sebagai tempat aktifitas kapal-kapal perikanan baik untuk bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan. Dibeberapa lokasi yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan wisata bahari mulai dibangun diantaranya adalah pembangunan fasilitas wisata hutan mangrove di Kecamatan Teupah Selatan, pembangunan pelabuhan apung di Pulau Simeulue Cut. Sedangkan dibidang budidaya perikanan, pemberian bantuan Keramba Jaring Apung kepada para pembudidaya ikan khususnya ikan kerapu terus dilaksanakan. Pembangunan kembali BBI di Desa Busung sedang dalam perencanan, selama ini pembudidaya di Kabupaten Simeulue masih mendapatkan benih ikan dengan mendatangkan dari luar Pulau Simeulue. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar. Dengan dibangunnya kembali Balai Benih Ikan Laut ini diharapkan dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya ikan. Pemberian bantuan bagi kelompok pembudidaya rumput laut di Kecamatan Teupah Selatan dan Teupah Tengah yang beberapa waktu lagi telah bisa dipanen. Nelayan penangkapan ikan pun sangat mengharapkan bantuan armada kapal penangkapan ikan dengan tonase yang lebih besar, karena pada umumnya armada penangkapan ikan yang digunakan nelayan di Kabupaten Simeulue masih sangat tradisional. Sebuah peran nyata dan bentuk hadirnya Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla khususnya untuk pembangunan ekonomi kemaritiman di Pulau Simeulue ini, semoga berimplikasi kepada kesejahteraan dan keadilan rakyat yang berkelanjutan. 

Kontributor

1.    Jumaris, S.Kel

2.    Taufiq

Penyuluh Perikanan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh