TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PENGUMUMAN SK PPB TAHAP II

JAKARTA (6/6/2016) www.pusluh.kkp.go.id

 Sebagai tindak lanjut dari pengumuman Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Nomor : NOMOR : 168/BPSDMPKP.04/TU.210/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1.     Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat – BPSDMP KP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KKP a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64A/KEPMEN-KP/SJ/2016, telah menetapkan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebagai tenaga pendamping Program-Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan di kabupaten/kota Tahun 2016;

2.     Sebagaimana Keputusan tersebut, pada diktum KETUJUH BAHWA Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN/KP/SJ/2016 tentang Penyuluh Perikanan bantu Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

3.     SK PPB dan surat pengantar penugasan selengkapnya dapat diunduh oleh masing-masing PPB,  kemudian mohon agar disampaikan kepada Kepala Dinas yang menangani kelautan dan perikanan di kabupaten/kota sesuai wilayah penugasan masing-masing untuk mempercepat proses penugasan sebagai Penyuluh Perikanan Bantu di lapangan;

4.           Bagi nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK harus melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a)      Mengunduh dan memahami Pedoman Kerja PPB Tahun 2016;

b)      Melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin-poin yang tercantum dalam SK dengan masa kerja 9 bulan terhitung April sampai dengan Desember 2016;

c)       Melaksanakan tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan/Instansi yang menangani perikanan di kabupaten/kota sesuai lokasi penempatan PPB;

d)      Mengirimkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Dinas Kelautan dan Perikanan/Instansi yang menangani Kelautan dan Perikanan sejak terhitung mulai tanggal PPB bekerja di lokasi penempatan;

e)      Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP u.p. PJ masing-masing sebagaimana yang terdapat pada Pedoman Kerja PPB (dicap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat) paling lambat tanggal 5, bulan berikutnya dikirimkan kepada Kepala Pusat Penyuluhan KP dengan alamat Gd. Minabahari III Lantai 6, Jl.Medan Merdeka Timur N0.16, Jakarta Pusat, Jakarta 11011, dan dikirim juga melalui email Penanggungjawab PPB sesuai wilayah provinsi masing-masing (Nama PJ terlampir);

f)        Berkomunikasi dengan Penanggungjawab Pemeriksa dan Pengadministrasi Laporan PPB sesuai dengan wilayahnya;

g)    Bagi PPB Baru yang namanya belum tercantum pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN/KP/SJ/2016 harus melakukan daftar ulang dengan mengisi biodata pada form online sebagaimana url berikut : https://goo.gl/E8KZFs

h)    Bersedia mengikuti perkembangan informasi melalui website Pusluhdaya KP (www.pusluh.kkp.go.id) terkait kebijakan kelautan dan perikanan terkini maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016;

i)       Selama proses rekrutmen ini berlangsung tidak dipungut biaya.

Segala informasi yang berkaitan dengan Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016 hanya kami umumkan melalui website Pusluhdaya KP.


Daftar Nama PJ PPB Tahun 2016

No

Wilayah

Nama PJ

No HP

Alamat email

1.

Aceh,  NTB, Sulawesi Barat

Cece Sudrajat, S.St.Pi, M.AP

087818272728

pjppb1@gmail.com

2.

Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, JAMBI, Banten

Suyono, SP

08158356665

pjppb2@gmail.com

3.

Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara

Riza Satriawan, S.S.T.Pi

082166734742

pjppb3@gmail.com

4.

Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo

Ridwan Purnama, S.ST

081212113919

pjppb4@gmail.com

5.

Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat, DIY, Riau

Fauzi, A.Md

081240000814

pjppb5@gmail.com

6.

Maluku, Jawa Timur,

Zuhairiah

081282625090

pjppb6@gmail.com

7.

Kalimantan Timur, Bengkulu, Bali,  Kalimantan Utara, NTT, DKI Jakarta

Ginanjar Imamil Fauzi, S.Pi, MP

085221135393

pjppb7@gmail.com

8.

Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah

Ferdian Nugraha, S.St.Pi

081213229805

pjppb8@gmail.com

9.

Maluku Utara, Jawa Barat, Papua

Fitra Aditama, S.St.Pi

081284714308

pjppb9@gmail.com

 

 

1-pengumuman.rar