TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

ASESSMENT CALON PENYULUH PERIKANAN TELADAN NASIONAL TAHUN 2016

Jakarta (11/08/2016) www.pusluh.kkp.go.id

 

Menindaklanjuti hasil penilaian Penyuluh Perikanan Teladan PNS Tingkat Provinsi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Biro Kepegawaian, Setjen KKP akan melaksanakan kegiatan assessment sebagai salah satu indikator penilaian untuk menetapkan Penyuluh Perikanan Teladan PNS Tingkat Nasional.

Sebagai informasi hasil rapat koordinasi dengan Sekretariat Kabinet tentang peringatan HUT RI ke – 71 Tahun 2016 yang dihadiri oleh perwakilan dari Biro Kepegawaian, untuk tahun 2016 jumlah undangan yang akan diberikan kepada Kementerian/ Lembaga Non Kementerian mengalami pengurangan. Pada Tahun 2015 KKP mendapatkan 80 undangan, sedangkan pada Tahun 2016 KKP hanya mendapatkan 6 undangan. Oleh karenanya, kehadiran Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Provinsi ke Jakarta merupakan rangkaian penilaian untuk menetapkan Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Nasional melalui kegiatan assessment yang akan dilaksanakan  pada :

Hari/tanggal        : Minggu – Kamis/ 14 – 18 Agustus 2016

Tempat                : Wisma Kementerian Agama, Jl. Jaksa No.30  

   Jakarta Pusat

Check in               : 14 Agustus 2016 pukul: 14.00 WIB

 Panitia tidak menanggung biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi dan uang harian bagi Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Provinsi selama mengikuti rangkaian kegiatan penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Nasional.

Konfirmasi keikutsertaan peserta dapat disampaikan melalui surat elektronik bid.penyuluhan.pusluhdaya@gmail.com paling lambat tanggal 12 Agustus 2016 sesuai format pada lampiran 3. Informasi selanjutnya dapat menghubungi Dessi Arisandi (08121891448) dan Nurhayati (081327563036).

 Surat lengkap dapat diunduh.       

 

1-undangan-…h.-2016.pdf