TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PUSLUHDAYA KP BERSAMA BANK BRI DORONG AKSES KUR DAN KREDIT PANGAN BAGI KELOMPOKPERIKANAN DAN UMKP KP

JAKARTA (27/10/2016) www.pusluh.kkp.go.id

Pusluhdaya KP hari ini kembali selenggarakan kegiatan Video Conference (Vicon) dengan topik Akses Pembiayaan Usaha KP Bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Topik ini diangkat sebagai tindak lanjut kerjasama Pusluhdaya KP bersama BRI untuk menginformasikan para PPB MU guna membantu UMKM KP untuk mengakses pembiayaan dan permodalan dari BRI.

Narasumber kegiatan vicon Akses Pembiayaan Usaha KP BRI adalah Djoko Purwanto Kabag Divisi Program dan Kemitraan Bagian Kebijakan dan Pengembangan Produk BRI. Tema yang dibahas adalah Kredit Pangan Eksternal dan KUR Eksternal. Mitra vicon yang tergabung untuk menyimak secara langsung adalah dari Bangka Belitung, Jami, Maros, Medan, Padang, Pidie, Serdang Bedagai dan Serang.

Selama acara berlangsung, para mitra vicon aktif melakukan tanya jawab dengan narasumber BRI mendiskusikan tentang akses Kredit Pangan dan KUR untuk pelaku usaha KP di daerahnya.  Untuk akses Kredit Pangan syarat dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan adalah :

1.    Individu/ Perorangan  atau Badan Usaha

2.     Memiliki usaha produktif dengan minimal lama usaha 1 tahun dan laba, untuk sektor produksi telah melakukan kegiatan secara aktif minimal 2 (dua) kali siklus tanam kecuali sektor perkebunan.

3.     Tidak memiliki Kredit bermasalah yang dibuktikan dengan SID

4.     Memiliki NPWP serta perijinan/ legalitas usaha

5.     Jangka Waktu Kredit :

     Kredit Modal Kerja (KMK) : s/d 5 (lima) tahun

     Kredit Investasi (KI) : Sesuai cash flow

6.     Maksimal kredit s/d 1 Milyar

Kemudian Kriteria pengusaha yang dapat diberikan KUR Ritel adalah:

1.    Memiliki Usaha Produktif

2.    Lama usaha minimal 6 bulan

3.    Perizinan yang berlaku

4.    Tidak sedang menikmati kredit komersial lainnya.

Selanjutnya materi paparan Vicon Akses Pembiayaan Usaha KP Bersama BRI dapat diunduh.

 

bri.rar