TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

KAPUSLUHDAYA KP MEMBUKA PEMBEKALAN PPB MANAJAMEN USAHA TAHUN 2017

JAKARTA (6/2/2017) www.pusluh.kkp.go.id

Salah satu kebijakan pemerataan sebagaimana arahan Presiden Jokowi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dalam sidang kabinet di awal tahun 2017 adalah pemerataan dalam akses permodalan usaha. Implementasi pemerataan ekonomi sebagai Ketahanan Pangan Nasional antara lain memberikan kemudahan akses kepada UMKM untuk mendapatkan permodalan dan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Khusus sektor kelautan dan perikanan, Presiden Jokowi juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.  Pemerintah pada tahun ini telah meningkatkan target penyaluran KUR yang semula 100 Triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 110 Triliun.  Platfon sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 6 Triliun. kebijakan ini penting untuk didukung oleh semua pihak terkait termasuk lembaga perbankan dan non-perbankan. Disamping itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), tahun ini akan memberikan pembiayaan sebesar Rp 500 M kepada lembaga keuangan mikro sektor Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) telah merekrut Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha (PPBMU) sebanyak 100 orang yang ditempatkan di 88 Kabupaten/kota di Indonesia di 27 provinsi, PPBMU merupakan salah satu ujung tombak KKP dalam mendampingi masyarakat nelayan dan pelaku UMKM sektor KP guna mewujudkan masyarakat Nelayan yang mandiri dan berdaya saing.  

Salah satu keunggulan tenaga PPBMU di sektor Kelautan dan Perikanan yakni memiliki etos kerja dan target kinerja yang measurable (terukur) dan terkini melalui sistem pelaporan online. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan KP Dr. Endang Suhaedy pada saat membuka kegiatan Pemberkasan dan Pembekalan Teknis bagi Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha (PPBMU) Kelautan dan Perikanan tahun 2017, Senin (6/2/2017), di Jakarta. Kegiatan pembekalan tersebut dihadiri 96 orang Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha (PPBMU) dari 100 orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala BPSDMPKP No. 95 Tahun 2016 tentang Penyuluh Perikanan Bantu 2017.

Menurut Endang, pada tahun 2016, sepanjang bulan Juli – Desember, PPBMU telah mencatatkan kinerjayang cukup membanggakan serta banyak diapresiasi dari berbagai pihak, dimana 1.233 pelaku usaha berhasil mendapatkan akses pembiayaan dengan nilai Rp 55,69 M yang terdiri atas Nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pasar ikan, petambak garam dan usaha yang terkait kelautan dan perikanan. Disamping itu, ada 279 pelaku usaha telah dibantu legalisasi usaha melalui pendampingan pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil termasuk Surat Izin Usaha Perikanan serta pengurusan Surat Keterangan Usaha.

Dukungan lembaga pembiayaan tentu sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan. Mendorong UMKM sector perikanan naik kelas dari mikro ke kecil, kecil ke menengah. Dan bias terus tumbuh menjadi pelaku usaha besar. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Perbankan yang mulai antusias membiayai sector kelautan dan perikanan. Saya mencatat misalnya BNI memberikan pembiayaan bagi 55 nelayan di Pulau Maya Karimata, Kayong Utara. BRI hadir memberikan Akses pembiayaan bagi 30 nelayan di Raja Ampat, Bank Mandiri hadir memberikan pembiayaan usaha budidaya lele dan gurami di Pantura dan Bank BTPN dengan Program laku pandai di Wilayah pesisir. Tentunya, kami harapkan tahun 2017 lebih meningkat cakupan wilayah dan jumlah, terutama di Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

Pada pembukaan pembekalan PPBMU tersebut, dihadiri oleh Erdiriyo selaku Kepala Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Kementerian Koordinator Perekenomian, Erli mewakili Bank Indonesia, Djoko Purwanto perwakilan dari Bank BRI, Rino perwakilan Bank Mandiri, Syarif Perwakilan dari Bank BNI, Perwakilan PT Telkom dan LPMUKP serta undangan lain.

Kita perlu memberikan perhatian khusus bagi pelaku usaha mikro sektor kelautan dan perikanan yang tersebar di perdesaan dan kepulauan. Ketentuan pembiayaan KUR bagi pelaku usaha mikro hendakya dapat kita pedomani bersama. Kami mengharapkan kepada Komite KUR agar apabila terdapat pelaksanaan teknis di lapangan yang kurang sesuai, agar dapat diberikan petunjuk penyelesaian. Dengan hadirnya PPBMU menjadi energy positif bagi UMKM dalam membantu mengakses pembiayaan, khususnya untuk usaha mikro sector kelautan dan perikanan tanpa tambahan persyaratan misalnya agunan atau tambahan ikatan.  Dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pada pembagunan sector kelautan dan perikanan, saya yakin target pembiayaan KUR sebesar 6 T dapat dicapai dengan kehadiran peran PPBM, tahun ini target kinerja 2.000 pelaku usaha kelautan dan perikanan mendapatkan akses pembiayaan. Dengan komitmen bersama lembaga pembiayaan penyalur KUR, saya optimis PPBMU bias dan mampu mencapai target 2 kali lipat lebih” ujar Endang”.