TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PEMERINTAH ALOKASIKAN ENAM TRILIUN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI SEKTOR KP

JAKARTA (6/1/2017) www.pusluh.kkp.go.id

Salah satu kebijakan pemerataan sebagaimana arahan Presiden Jokowi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dalam sidang kabinet di awal tahun 2017 adalah pemerataan dalam akses permodalan usaha. Implementasi pemerataan ekonomi sebagai Ketahanan Pangan Nasional antara lain memberikan kemudahan akses kepada UMKM untuk mendapatkan permodalan dan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Khusus sektor kelautan dan perikanan, Presiden Jokowi juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.  Pemerintah pada tahun ini telah meningkatkan target penyaluran KUR yang semula 100 Triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 110 Triliun.  Platfon sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 6 Triliun. kebijakan ini penting untuk didukung oleh semua pihak terkait termasuk lembaga perbankan dan non-perbankan

Hal ini disampaikan oleh Erdiriyo Kepala Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada saat membuka kegiatan Pemberkasan dan Pembekalan Teknis bagi Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha (PPBMU) Kelautan dan Perikanan tahun 2017, Senin (6/2/2017), di Jakarta. Kegiatan pembekalan tersebut dihadiri 96 orang Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha (PPBMU) dari 100 orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala BPSDMPKP No. 95 Tahun 2016 tentang Penyuluh Perikanan Bantu 2017.

Beberapa pointer penting evaluasi KUR 2016 yaitu:

1.    Realisasi KUR Tahun 2016 sebesar Rp 94,4 Triliun (94,4% dari target penyaluran).

2.    NPL KUR Tahun 2016 relatif rendah sebesar 0,37%.

3.    Penyaluran KUR per sektor masih didominasi oleh sektor perdagangan (66%). Namun penyaluran KUR sektor produksi sudah mulai meningkat.

4.    Realisasi pembayaran subsidi bunga KUR kepada penyalur tahun 2016 sebesar Rp 3,8 Triliun dari Rp 10,5 Triliun anggaran subsidi bunga yang disediakan.

Kebijakan KUR 2017 yang akan dilakukan oleh pemerintah:

1.    Penyaluran KUR tahun 2017 di sektor produksi ditargetkan sebesar 40%.

2.    Target Plafon KUR 2017 sebesar Rp 110 triliun berlaku sejak 1 Januari 2017 dengan porsi penyaluran maksimal KUR Mikro 81%, KUR Ritel 18% dan KUR Penempatan TKI 1%. Saat ini, plafon penyaluran KUR tahun 2017 yang telah ditetapkan sebesar Rp 106,6 Triliun sehingga masih terdapat kesempatan bagi Penyalur KUR untuk mengajukan tambahan plafon penyaluran serta bagi Penyalur KUR yang baru untuk mendapatkan plafon.

3.    Pada tahun 2017, subsidi bunga KUR  Mikro  sebesar 9,50 %  dan termasuk didalamnya premi penjaminan sebesar 1,75%.

4.    Anggaran subsidi KUR yang sudah ditetapkan di APBN tahun 2017 terdiri atas:

  • subsidi bunga sebesar Rp 9,022 Triliun; dan
  • subsidi IJP sebesar Rp 414,3 Milyar.

 Pada pembukaan pembekalan PPBMU tersebut, Kepala BPSDMP KP diwakili Kapusluhdaya KP dan dihadiri pula Erli mewakili Bank Indonesia, Djoko Purwanto perwakilan dari Bank BRI, Rino perwakilan Bank Mandiri, Syarif Perwakilan dari Bank BNI, Perwakilan PT Telkom dan LPMUKP serta undangan lain. 

Paparan KUR selengkapnya dapat diunduh.

 

bahan-papar…ur-2017.pdf