TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

DENGAN GAGASAN MENABUNG, PENYULUH PERIKANAN BANTU (PPB) KEPULAUAN MERANTI/RIAU TINGKATKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERIKANAN

KEPULAUAN MERANTI (20/11/2017) www.pusluh.kkp.go.id

Dalam menggerakkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional sebagai dasar pembangunan kemajuan industri kelautan dan perikanan Indonesia, peran penyuluh sangat strategis, karena penyuluh merupakan orang yang mentranformasi perilaku masyarakat perikanan menuju kearah yang lebih baik. Sasaran utama dalam kegiatan penyuluhan adalah para pelaku utama yang terdiri para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil ikan, petambak garam, pemasar ikan dan masyarakat lainnya yang aktif dibidang kelautan dan perikanan.

Salah satu yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Patrialis Akbari, S. Pi adalah mendampingi seluruh aktivitas masyarakat perikanan yang ada diwilayah kerjanya. Masyarakat perikanan yang didampingi terdiri dari beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Kelompok Pengolah dan Pemasaran (Poklahsar) serta masyarakat perikanan yang tidak berkelompok. Semua masyarakat perikanan yang didampingi berdasarkan aturan Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KEPMEN – KP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

 Selama proses pendampingan masyarakat perikanan ini, Patrialis Akbari selalu membuat gagasan yang dapat mewujudkan masyarakat perikanan yang mempunyai usaha yang layak, menguntungkan, mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian, setidaknya pola pikir semakin baik dan tingkat kesejahteraannya akan meningkat. Hal seperti ini sudah diterapkan kepada semua masyarakat perikanan, salah satunya adalah Kelompok Usaha Terpada (KUB) Terpadu Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Sekilas tentang KUB Terpadu yang berdiri tahun 2017, KUB ini mempunyai admnistrasi yang tersusun dengan baik dan rapi. Seluruh anggota KUB Terpadu sudah lama aktif melakukan penangkapan ikan, namun baru berkelompok belum lama karena sebelumnya tidak teridentifikasi dengan penyuluh sebelumnya. KUB Terpadu mempunyai rencana kerja (program) yang sangat bagus, salah satunya adalah menabung bagi setiap anggota KUB. Rencana kerja ini berjalan dengan lancar dan sukses sampai sekarang. Dengan adanya program wajib menabung ini, KUB dengan sudah dapat membeli sarana penangkapan ikan, yaitu berupa jaring yang baru setiap bulannya untuk menambah jaring yang ada dan mengganti jaring yang sudah rusak untuk setiap anggotanya, sehingga secara tidak langsung kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan setiap anggota KUB Terpadu tidak terganngu dan dapat bersaing dengan yang lainnya. Disamping itu KUB Terpadu sudah mempunyai tabungan di Bank BNI dengan saldo yang setiap bulannya bertambah.

Dengan adanya salah satu program seperti ini, KUB Terpadu bisa menjalankan seluruh rencana kerja yang telah disusun dengan baik dan dengan adanya hal seperti ini KUB Terpadu bisa menunjukkan sikap kemandirian, yang tidak selalu menggantungkan harapan lebih kepada pemerintah (bantuan pemerintah) dan perlu dicontoh oleh KUB lainnya. Semakin banyak kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat perikanan dilakukan secara baik dan benar, maka tercapailah tujuan dari penyuluhan tersebut.

Patrialis Akbari, S.Pi

PPB Program Kabupaten Kepulauan Meranti

Provinsi Riau

(0852 6458 8403)