TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PENTINGNYA PENDAMPINGAN LEGALISASI UMKM BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN

KOLAKA (21/11/2017) www.pusluh.kkp.go.id           

          Sejauh ini, kegiatan usaha perikanan cukup mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya warga yang menggeluti bisnis perikanan. Tingginya minat warga yang terjun kedunia usaha perikanan dikarenakan potensi sumberdaya perairan cukup melimpah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan pendapatan. Usaha perikanan tersebut memiliki variasi diantaranya usaha budidaya, penangkapan, serta pengolahan hasil perikanan.

          Kegiatan usaha tersebut telah dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam skala mikro, kecil bahkan sampai menengah tergantung dari aspek permodalan atau produksi setiap tahunnya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tak terkecuali di Indonesia. UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Sejak krisismoneter ditahun 1997-1998 hampir 80% usaha yang dikategorikan besar mengalami kebangkrutan dan malah UMKM dapat bertahandalam krisis dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya. Bagi sebagian kalangan, UMKM dianggap sebagai sector usaha yang tahan banting sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun. Tak jarang dengan kemampuan dan keterbatasan tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja walaupun tidak signifikan. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.

          Pengembangan UMKM ini menjadikan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peranan pemerintah serta masyarakat sangat penting dalam peningkatan pengembangan UMKM ini. Pengembangan sendiri merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik puncak menuju kesuksesan. Sedangkan pengertian Pengembangan UMKM merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh sebab itu maka pengembangan UMKM perlu optimal karena keberadaan UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Negara indonesia. Juga UMKM merupakan salah satu rencana pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang terjadi di tiap tahunnya. Untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia berbagai kegiatandan program pun dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan daerah.

          Kendatipun demikian, terdapat kekurangan dalam kegiatan UMKM yakni masih adanya pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan UMKM yang tidak memerhatikan legalitas usaha yang dijalaninya. Padahal legalitas usaha itu sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha UMKM. Adanya kegiatan legalitas usaha misalnya IUMK, SIUP, SITU, atau TDP dapat memberi hak-hak perlindungan dan kepastian hukum selama pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatan UMKM di lokasi tertentu.

          Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan kegiatan pendampingan legalitas UMKM kepada pelaku usaha agar dapat memiliki legalitas usaha yang dapat menunjang kegiatan UMKM kedepannya. Kegiatan pendampingan dilaksanakan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya kepemilikan legalitas usaha bagi pelaku usaha. Selain mensosialisasikan, dengan adanya pendampingan dapat lebih memudahkan kepengurusan legalitas usaha, utamanya bagi pelaku usaha yang memiliki pengetahuan yang rendah terhadap cara mendapatkan legalitas usaha. Dengan demikian diharapkan melalui kegiatan pendampingan ini, pelaku usaha yang berada di lokasi pendampingan atau yang menjalankan kegiatan UMKM sesegara mungkin dapat memiliki legalitas usahanya.

          Kegiatan pendampingan ini telah dilaksanakan oleh penyuluh perikanan PNS dan penyuluh perikanan bantu pada sektor kelautan dan perikanan. Alhasil kegiatan pendampingan ini telah memberi pengaruh positif terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satunya di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.  Beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya legalisasi IUMK yakni :

1.    Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapan;

2.    Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;

3.    Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;

4.    Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

          Kedepannya, sangat diharapkan pembinaan kepada pelaku usaha terkait dengan pengembangan skala usaha perikanan yang lebih luas dan diharapkan pula Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mendukung pengembangan usaha perikanan ini misalnya dengan pembinaan teknis ataupun bantuan sarana dan prasarana operasional kegiatan usaha.

 

 

Kontributor :

Ashar Junianto, S.Pi (Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program)

Kabupaten Kolaka

Sulawesi Tenggara