TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PEMBENTUKAN ASOSIASI KELOMPOK PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (POKLAHSAR) DI KABUPATEN SIMEULUE

SIMEULUE (22/11/2017) www.pusluh.kkp.go.id

Guna meningkatkan kemandirian kelompok pelaku utama/usaha Kelauatan perikanan dibidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSP KP), perlu kiranya mendirikan sebuah organisasi dengan tujuan  untuk meningkatkan pengetahuan tentang Penguatan  Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang benar-benar berpihak kepada pelaku utama/usaha Kelutan dan Perikanan. Dengan adanya pembentukan tersebut, maka  pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu  mengadakan pertemuan dengan kelompok pelaku utama/usaha PDSP KP dalam hal musyawarah untuk membentuk Asosiasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar).  Dengan terbentuknya asosiasi ini, kelompok-kelompok PDSP KP yang ada di wilayah binaan Kecamatan Simeulue Timur khususnya dan kelompok poklahsar se Kabupaten Simeulue pada umumnya menjadi terarah dan mandiri dikemudian hari. Pada dasarnya Penyuluh Perikanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama/usaha KP untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengembangkan dirinya sebagai bisnis perikanan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mengingat saat ini dikalangan Masyarakat telah tumbuh dan berkembang berbagai kelembagaan pelaku utama/usaha Kelautan dan Perikanan pada umumnya dan PDSPKP pada khususnya, akan tetapi kelembagaan tersebut masih didominasi oleh usaha perikanan kecil yang dikelolah oleh masyarakat secara tradisional, lokasinya pun tersebar secara parsial dan kurang memiliki kopetensi antara satu usaha dengan usaha lainnya dan dikelola dengan manjemen yang kurang baik serta sulitnya mengakses informasi, teknologi dan permodalan dan juga belum terintegrasi dengan baik. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya sentuhan atau perhatian lebih dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan melalui pembenahan dan pengelolaan pelaku utama/usaha perikanan sehingga diharapkan menjadi sebuah organisasi yang mandiri dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Dengan demikian kami tarik sebuah kesimpulan bahwa menjalankan pran Penyuluh dilapangan adalah agar pelaku utama/usaha mampu memahami potensi dan masalah yang ada, dan terdorong mengupayakan pemecahan masalah melalui pengembangan semua potensi yang dimiliki, seyogyanya tujuan pihak terkait untuk membentuk asosiasi  PDSP KP ini adalah bagaimana membangkitkan motivasi pengembangan SDM pelaku utam/usaha itu sendiri untuk bisa meningkatkan manajemen dalam sebuah organisasi dan menemukan-menemukan inovasi baru, mempunyai tekad yang tinggi untuk mencapai tujuan yang sama, membangun kemandirian kelompok yang hakiki dan untuk kesuksesan kelompok PDSP KP dimasa yang akan datang.

 

 

 

Kontributor  LUH Kabupaten Simeulue

T A U F I Q