TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PENGEMBANGAN PROFESI BUKAN TUGAS POKOK, TAPI WAJIB BAGI PENYULUH PERIKANAN MADYA DAN UTAMA

PINRANG (19/12/2017) www.pusluh.kkp.go.id  

Bagi kita penyuluh perikanan tentu berkeinginan naik pangkat secepatnya. Yah, paling tidak dua tahun sekali. Hal itu wajar saja bagi pejabat fungsional penyuluh perikanan. Memang bisa ?, ya bisa jika mampu mengumpulkan angka kredit dari kegiatan penyuluhan. Sebab semua kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan tugas pokok akan mendapat angka kredit sebagai pengakuan kinerja penyuluh untuk pembinaan pengembangan kariernya.

            Kepala pusat pelatihan dan penyuluhan perikanan, Mulyoto saat mumbuka Diklat Tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan angkatan I di BDA Sukamandi, Jawa barat  mengatakan, angka kredit merupakan catatan prestasi dari pejabat fungsional yang dikumpulkan dalam butir-butir kegiatan penyuluhan perikanan.

Untuk memenuhi target angka kredit yang dipersyaratakan biasanya kita memburu kegiatan yang paling tinggi nilai kreditnya. Misalkan kegiatan pengembangan profesi penyuluh perikanan. Namun Praminto Adi dan Ivan Deka Fiyanto tim penilai dari Sekretariat BRSDMKP menegaskan, meskipun kegiatan pengembangan pofesi masuk dalam unsur utama pada butir kegiatan namun kegiatan tersebut tidak menjadi tugas pokok penyuluh perikanan. Penegasan tim penilai pusat tersebut merujuk pada pasal 4 Permenpan nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan penyuluh perikanan dan angka kreditnya, menyebutkan  tugas pokok penyuluh perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan. “Sementara pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi masuk butir kegiatan unsur utama non tugas pokok,” tambah Ivan.

Walaupun bukan sebagai tugas pokok, pengembangan profesi bagi penyuluh perikanan cukup penting dalam mengasah kemampuan penyuluh melalui keterampilan membuat karya tulis ilmiah (KTI) dan karya tulis ilmiah popular. Bagi penyuluh perikanan madya (golongan/ruang  IV/a ke atas) wajib untuk mengumpulkan angka kredit kegiatan pengembangan profesi minimal 12 dari jumlah angka kumulatif yang dipersyaratkan untuk bisa naik pangkat atau jabatan. Lalu bagaimana penyuluh dengan jabatan fungsional dibawah madya, tentu boleh-boleh saja.

 Kadang diasumsikan keliru yang menganggap bahwa membuat karya tulis itu hanya merupakan tugas penunjang, padahal kalau disimak peraturan yang ada, jelas disebutkan bahwa pengembangan profesi penyuluh yang salah satu unsurnya membuat karya tulis adalah masuk kategori butir kegiatan unsur utama untuk semua jenjang jabatan penyuluh perikanan.

Mengapa penyuluh perikanan madya wajib mengumpulkan minimal 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi setiap mengusulkan Dupak?. Menurut Praminto Adi, penyuluh perikanan madya dinilai sudah kaya pengalaman dan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan sehingga diwajibkan untuk mentrasper ke penyuluh dan pelaku utama yang lain melalui karya tulis. Karya tulis berupa KTI, ilmiah popular, saduran dan terjemahan yang dipublikasi dalam bentuk buku, majalah maupun didokumentasikan di perpustakaan harus membahas bidang masalah yang terkait dengan jabatan fungsional penyuluh perikanan.”Kalau karya tulis yang dipublukasikan dalam bentuk buku maka buku tersebut diterbitkan oleh penerbit yang memiliki dewan redaksi (ISBN)  atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Kalau dipublikasikan melalui majalah maka majalah tersebut memiliki legalitas dari LIPI berupa International Standard Serial Number (ISSN),” jelas Praminto Adi. Demikian juga karya tulis yang tidak dipublikasikan namun didokumentasikan di perpustakaan harus mendapat tanda bukti dari pimpinan perpustakaan berupa surat keterangan penerimaan buku untuk didokumentasikan di perpustakaan. Persyaratan lainnya adalah, materi yang ditulis sesuai dengan jabatan fungsional penyuluh perikanan, belum ada yang menulisnya, dan karya tersebut telah diseminarkan atau dipresentasikan sekurang-kurangnya di lingkungan unit kerja dengan melampirkan daftar hadir peserta dan foto dokmentasi. Sedangkan bukti fisik yang akan menjadi dasar penilaian adalah buku/majalah  asli atau foto copy  hasil karya tulis yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja.

Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi adalah angka kredit maksimal bukan absolut (mutlak). Artinya dalam pemberian angka kredit karya tulis besarnya angka kredit yang akan diberikan harus memperhatikan beberapa unsur. Unsur tersebut antara lain Sistematika penulisan, teknis penulisan, konsistensi pembahasan dengan judul, tata bahasa, ketajaman analisa, kelengkapan data pendukung, metodologi, komunikatif, keorisinilan/keaslian dan kemanfaatannya.

Dalam karya tulis sering kita temui lebih dari satu orang penulis, yaitu penulis pembantu maksimal tiga orang. Penulis utama adalah   penulis yang secara jelas tertulis dalam karya tulis sebagai penulis utama; atau pada urutan pertama; atau dinyatakan oleh pejabat yang berwenang sebagai penulis utama. Sedangkan penulis pembantu adalah penulis yang ada pada urutan kedua dan seterusnya, atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis pembantu. Lalu bagaimana dengan pembangian angka kreditnya ?. Jika dua orang penulis maka  pembangian angka kreditnya masing-masing  60 % penulis utama dan 40 % penulis pembantu. Jjika tiga orang penulis maka pembangian angka kredit 50 % penulis utama, 25 % masing – masing penulis pembantu. Jika empat orang penulis maka angka kreditnya 40 %  untuk penulis utama, 20 % masing – masing penulis pembantu.

Kini sudah terang, pemahaman pengembangan profesi khususnya kegiatan karya tulis bukan unsur penunjang dan bukan tugas pokok, tetapi masuk unsur utama dalam butir kegiatan penyuluhan perikanan dan wajib dilakukan oleh  penyuluh perikanan madya. Sudah mampukah semua penyuluh perikanan madya membuat karya tulis ?.  Jika tidak, maka Puslatluh berkepentingan membuka diklat penulisan karya tulus ilmiah dan karya tulis imliah popular bagi penyuluh perikanan. Semoga !

 

 

Kontributor:

Abdul Salam, S.Pi

Penyuluh Perikanan Madya, Desa Waetuoe, Kecamatan

Lanrisang Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan