TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

BPSDMKP PELAKSANA TUGAS SEKRETARIAT BAKORNAS PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TAHUN 2014 - 2015

Jakarta (24/12/2013) Dalam rangka berakhirnya tugas Sekretariat Badan Koordiasi Nasional (Bakornas) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011 - 2013, maka pada tanggal 24 Desember 2013 dilaksanakan serah terima Sekretariat Bakornas Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari Kementerian Pertanian kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus Laporan Kerja Bakornas Tahun 2011 - 2013 di Ruang Rapat Catur Gatra, Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bahwa Bakornas merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mengoptimalisasikan kinerja penyuluhan pada tingkat pusat.  Adapun sebagai Ketua Bakornas adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Bakornas Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.  Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan secara ex-officio dilaksanakan secara bergantian setiap 2 (dua) tahun oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian Kehutanan.  Untuk pertama kali sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini, Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dilaksanakan secara ex-officio oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertanian, Kementerian Pertanian.  

Dengan serah terima Bakornas Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ini, maka Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan akan menjadi pelaksana tugas Sekretariat Bakornas Tahun 2014 - 2016.

Selamat dan sukses bagi Badan Pengembangan SDM KP, amanah dan tanggungjawab terhadap pembangunan nasional melalui pengembangan sistem penyuluhan akan semakin berat.  Oleh karena itu sinergitas, kerjasama dan partisipasi Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan, bersama-sama dengan Pusat untuk membangun penyuluhan untuk kesejateraan generasi anak bangsa (AU). 

Perpres No. 10 Tahun 2011 tentang Bakornas Penyuluhan selengkapnya dapat diunduh 

1-perpres_n…yuluhan.pdf