TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

PERMENKP NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERIKANAN

10 September 2014 16:19

JAKARTA (10/9/2014) www.pusluh.kkp.go.idPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tent…

Selengkapnya »

KKP TETAPKAN PERMEN-KP NO. 24 TAHUN 2014 TENTANG CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK

11 Agustus 2014 10:01

JAKARTA (11/8/2014) www.pusluh.kkp.go.id Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan PERMEN-KP NO. 25…

Selengkapnya »

KKP TETAPKAN PERMEN-KP NO. 25 TAHUN 2014 TENTANG JENIS IKAN BARU YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN

11 Agustus 2014 09:52

JAKARTA (11/8/2014) www.pusluh.kkp.go.id Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan PERMEN-KP NO. 25 TAH…

Selengkapnya »

KKP TETAPKAN PERMENKP NOMOR 26/PERMEN-KP/2014 TENTANG RUMPON

14 Juli 2014 14:42

JAKARTA (14/07/2014) www.pusluh.kkp.go.id Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang fungsinya untuk m…

Selengkapnya »

KKP TETAPKAN LEGISLASI PERLINDUNGAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM YANG TERKENA BENCANA ALAM

19 April 2014 11:33

JAKARTA (16/4/2014) www.pusluh.kkp.go.id Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Permen KP Nomor …

Selengkapnya »

KKP TETAPKAN JUKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG KP TAHUN 2014

16 Januari 2014 08:10

Jakarta (16/1/2014) Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan memegang peranan penting dalam meningkatkan kin…

Selengkapnya »

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN

6 Januari 2014 10:59

JAKARTA (6/1/2014) www.pusluh.kkp.go.idUU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, d…

Selengkapnya »

TELAH DITETAPKAN, LEGISLASI PEMANFATAN SARPRAS PENYULUHAN PERIKANAN

7 November 2013 22:38

Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan memegang peranan penting dalam kegiatan penyuluhan perikanan. …

Selengkapnya »

Perber Nomor PB.01.MEN.2009 & 14 Tahun 2009 Juklak Penyuluh Perikanan

20 Agustus 2013 21:33

Perber Nomor PB.01.MEN.2009 & 14 Tahun 2009 Juklak Penyuluh Perikanan

Selengkapnya »

Nomor PER19 M PAN 10 2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

20 Agustus 2013 21:19

Nomor PER 19 M PAN 10 2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

Selengkapnya »