TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

KKP LEPAS IKAN NILA SALINA SECARA RESMI

27 Maret 2014 11:15

JAKARTA (27/3/2014) www.pusluh.kkp.go.id Guna lebih memperkaya jenis dan varietas  Ikan Nila yang bereda…

Selengkapnya »

KKP TETAPKAN SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL (SLIN)

1 Maret 2014 17:00

Jakarta (1/3/2014) KKP telah menetapkan Permen KP No. 5 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional atau SLIN.Regul…

Selengkapnya »

JUKNIS DEKONSENTRASI PENYULUHAN KP TAHUN 2014

21 Februari 2014 11:45

Jakarta (21/2/2014) Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya adalah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraa…

Selengkapnya »

PENYULUH PNS SEBAGAI BAGIAN APARATUR SIPIL NEGARA

8 Februari 2014 10:13

Jakarta (8/2/2014). Pada tanggal 15 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani UU N…

Selengkapnya »

PERMEN-KP No 2 Tahun 2013Tentang Pedlak PNPM KP (2013)

20 Agustus 2013 20:31

PERMEN-KP No 2 Tahun 2013Tentang Pedlak PNPM KP (2013)

Selengkapnya »

PER MEN KP 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat

20 Agustus 2013 20:30

PER MEN KP 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat

Selengkapnya »

PER 27 MEN 2012 Tentang PEDUM Industrialisasi KP

20 Agustus 2013 20:24

PER 27 MEN 2012 Tentang PEDUM Industrialisasi KP

Selengkapnya »

Minapolitan Nomor PER 12 MEN 2010

20 Agustus 2013 20:09

Minapolitan Nomor PER 12 MEN 2010

Selengkapnya »

13 PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN Nomor PER. 13MEN 2011

20 Agustus 2013 20:04

13 PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN Nomor PER. 13MEN 2011

Selengkapnya »