TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

UNDANGAN SOSIALISASI NSPK TENTANG PERKOPERASIAN

8 Maret 2016 18:27

Dalam rangka penumbuhan dan pembinaan 600 koperasi perikanan sebagai fondasi kelembagaan ekonomi pelaku utama…

Selengkapnya »

PERUBAHAN TEMPAT KEGIATAN SOSIALISASI CYBER EXTENSION KP DAN APRESIASI PELAYANAN PUBLIK OPERASIONAL CYBER EXTENSION KP

8 Maret 2016 13:08

JAKARTA (8/3/2016) www.pusluh.kkp.go.id Sehubungan dengan sesuatu hal, surat undangan No. B. 105/BPSDMPKP.04/…

Selengkapnya »

UNDANGAN KEGIATAN BIMTEK PENDAMPINGAN PENINGKATAN KELAS KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN

8 Maret 2016 09:51

Berkenaan dengan target capaian penyuluhan kelautan dan perikanan tahun 2016 yakni meningkatkan kemampuan kel…

Selengkapnya »

UNDANGAN PEMBEKALAN PPB 2016 UNTUK PPB WILAYAH SUMBAR, RIAU, KEPRI, DAN JAMBI

4 Maret 2016 16:10

JAKARTA (04/03/2016) www.pusluh.kkp.go.id  Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan Bant…

Selengkapnya »

UNDANGAN PEMBEKALAN PPB 2016 UNTUK PPB WILAYAH SUMATERA UTARA DAN ACEH

4 Maret 2016 15:57

JAKARTA (04/03/2016) www.pusluh.kkp.go.id   Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan Ban…

Selengkapnya »

UNDANGAN PEMBEKALAN PPB 2016 UNTUK PPB WILAYAH SUMSEL, BABEL, LAMPUNG DAN BENGKULU

4 Maret 2016 10:45

JAKARTA (04/03/2016) www.pusluh.kkp.go.id   Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan Bant…

Selengkapnya »

UNDANGAN PEMBEKALAN PPB UNTUK WILAYAH PAPUA, PAPUA BARAT, MALUKU, MALUKU UTARA, SULAWESI UTARA, DAN GORONTALO

22 Februari 2016 14:33

JAKARTA (22/02/2016) www.pusluh.kkp.go.id   Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan Ban…

Selengkapnya »

UNDANGAN PEMBEKALAN PPB 2016 UNTUK JAWA TIMUR

22 Februari 2016 14:15

JAKARTA (22/02/2016) www.pusluh.kkp.go.id   Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan Ban…

Selengkapnya »

UNDANGAN PEMBEKALAN UNTUK PPB WILAYAH BALI, NTB, DAN NTT

15 Februari 2016 17:32

JAKARTA (15/02/2016) www.pusluh.kkp.go.id  Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan Bant…

Selengkapnya »

UNDANGAN PEMBEKALAN UNTUK PPB WILAYAH KALSEL, KALTENG, KALTIM, DAN KALTARA

15 Februari 2016 17:02

JAKARTA (15/02/2016) www.pusluh.kkp.go.id  Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan Bant…

Selengkapnya »