TULISAN WARTA PENYULUHAN DAN ARTIKEL DARI PENYULUH PERIKANAN DAPAT DIUPLOAD DI WEB DENGAN EMAIL KE: warta.artikel.pusluhdayakp@gmail.com   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING
0%

Moch. Mansur.Pajong, S.Pi

18 Agustus 2013 12:05

Asslm. n salam penyuluh.. bpk/ibu yang terhormat. sy pptk budidaya kota tual. ingin skali menanyakan bagaimanakah mekanisme formal yang kiranya baik menurut peraturan yg ada untuk membentuk kantor penyuluh khusus untuk penyuluh perikanan. dikarenakan daerah kami masih belum memiliki kantor prnyuluh yang khusus menangani bidang perikanan. mohoin sar…

Selengkapnya »

enggar cahyadi

16 Agustus 2013 13:57

sehubungan penyuluh perikanan di kab. Mesuji Prop Lampung belum ada, kami berencana mengalihkan bebrapa penyuluh pertanian yang mengelola kegiatan perikanan alih jabatan dari penyuluh pertanian menjadi penyuluh perikanan. mohon petunjuk dan saran

Selengkapnya »

YUSUF WIJANARKO,A.Md

15 Agustus 2013 07:05

Mohon kiranya Pusluh KP dapat mengupgrade pendidikan para penyuluh perikanan di daerah dengan adanya tugas belajar smp jenjang S1 atau S2, kita kan memiliki STP jurluhkan, krn di peny pertanian pun tiap tahun mereka sampai kekurangan mahasiswa utk kuliah di STPP bahkan skrg hampir seluruh peny pertanian di daerah kami berpendidikan S1. trm ksh

Selengkapnya »

andas putra

14 Agustus 2013 15:44

Bisakah dikembangankan sampai pangkalan bun kalimantan tengah untuk penyuluhan dan untuk modal kami berwira usaha...??

Selengkapnya »

jaedun mustofa

13 Agustus 2013 12:13

mohon informasi kelanjutan dari IPKANI, sampai sekarang kami belum menerima kartu anggota IPKANI, padahal kami sudah mencukupi administrasi yang diperlukan oleh organisasi, trim

Selengkapnya »

Fahrur Razi

2 Agustus 2013 10:05

Selamat siang, Mohon dipertimbangkan: Konten dalam "Profil PUSLUH" sebaiknya disesuaikan dengan judul, yakni berisi: (1) Latar Belakang, Visi, Misi dan Tujuan kelembagaan; (2) Struktur Organisasi Pusluh; (3) Daftar Pejabat dan Kontak Person yang ada di Pusluh; (4) Profil ketenagaan Penyuluh Perikanan di PusluhKP. Mohon maaf jika berbeda p…

Selengkapnya »